HOME
Panitia Khusus (Pansus) Jatigede DPRD Kab. Sumedang, kecewa terhadap pemerintah pusat yang dinilai tidak merespons berbagai persoalan yang terjadi pada pembangunan Waduk Jatigede. Hal itu, terutama menyangkut penyelesaian berbagai dampak sosial Jatigede yang hingga kini belum tuntas.
“Jauh-jauh datang ke Jakarta menyampaikan aspirasi yang ada di Sumedang terkait persoalan Jatigede, malah ditanggapi dengan banyak mendengarkan saja. Sementara jawabannya sangat sedikit dan tidak memuaskan. Jelas, kami sangat kecewa. Kami datang ke Jakarta melakukan pertemuan dengan Kementerian Kesejahteraan Rakyat (Kemenkesra). Bahkan hadir perwakilan dari Kementerian PU dan Bappenas,” kata Anggota Pansus Jatigede DPRD Kab. Sumedang, Ermi Triaji ketika dihubungi melalui telefon di Sumedang, Jumat (10/1/2014).
Ia mengatakan, bahkan ketika disampaikan aspirasi warga OTD (orang terkena dampak) Jatigede yang ingin supaya berbagai persoalan dampak sosial Jatigede dimasukan ke dalam Raperpres (Rancangan Peraturan Presiden) tentang Pembangunan Jatigede, mereka hanya menjawab bahwa Raperpres itu digodognya di Samsat (Satuan Manunggal Satu Atap) Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede (PDSPWJ) Pemprov Jabar. Dengan begitu, Pansus Jatigede harus menanyakannya langsung kepada Samsat.
“Jadi, malah kami yang disuruh untuk berkonsultasi lagi dengan Samsat. Justru, Samsat sebelumnya sempat mengatakan bahwa mereka hanya sebatas menyampaikan Raperpres itu ke pusat. Oleh karena itu, keputusannya ada di tangan pusat. Jadi kami dipingpong. Akan tetapi, nanti kami akan meminta konfirmasi lagi ke Samsat,” katanya
Menurut Ermi, Pansus pun merasa tidak puas dengan hasil pertemuan dengan pemerintah pusat itu. Pasalnya, mereka hanya sebatas menampung dan mendengarkan saja, tanpa membahas lebih mendalam serta mencarikan solusinya.
Bahkan pembicaraannya hanya bersifat umum, tanpa membahas permasalahan teknis yang terjadi saat ini. Seperti halnya masalah penyelesaian pembebasan lahan tahun 1982-1986, relokasi warga OTD serta penyelesaian rumah tumbuh.
“Ketika disampaikan masalah teknis, mereka hanya menjawab, masalah itu sudah sering dibahas dan dan dirapatkan di tingkat provinsi dengan Samsat. Hingga saat ini masih dalam proses, sehingga tinggal tunggu saja nanti hasilnya. Cuma begitu jawabannya. Terus terang, saya kecewa dan tidak puas,” ujar Ermi.
“Jauh-jauh datang ke Jakarta menyampaikan aspirasi yang ada di Sumedang terkait persoalan Jatigede, malah ditanggapi dengan banyak mendengarkan saja. Sementara jawabannya sangat sedikit dan tidak memuaskan. Jelas, kami sangat kecewa. Kami datang ke Jakarta melakukan pertemuan dengan Kementerian Kesejahteraan Rakyat (Kemenkesra). Bahkan hadir perwakilan dari Kementerian PU dan Bappenas,” kata Anggota Pansus Jatigede DPRD Kab. Sumedang, Ermi Triaji ketika dihubungi melalui telefon di Sumedang, Jumat (10/1/2014).
Ia mengatakan, bahkan ketika disampaikan aspirasi warga OTD (orang terkena dampak) Jatigede yang ingin supaya berbagai persoalan dampak sosial Jatigede dimasukan ke dalam Raperpres (Rancangan Peraturan Presiden) tentang Pembangunan Jatigede, mereka hanya menjawab bahwa Raperpres itu digodognya di Samsat (Satuan Manunggal Satu Atap) Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede (PDSPWJ) Pemprov Jabar. Dengan begitu, Pansus Jatigede harus menanyakannya langsung kepada Samsat.
“Jadi, malah kami yang disuruh untuk berkonsultasi lagi dengan Samsat. Justru, Samsat sebelumnya sempat mengatakan bahwa mereka hanya sebatas menyampaikan Raperpres itu ke pusat. Oleh karena itu, keputusannya ada di tangan pusat. Jadi kami dipingpong. Akan tetapi, nanti kami akan meminta konfirmasi lagi ke Samsat,” katanya
Menurut Ermi, Pansus pun merasa tidak puas dengan hasil pertemuan dengan pemerintah pusat itu. Pasalnya, mereka hanya sebatas menampung dan mendengarkan saja, tanpa membahas lebih mendalam serta mencarikan solusinya.
Bahkan pembicaraannya hanya bersifat umum, tanpa membahas permasalahan teknis yang terjadi saat ini. Seperti halnya masalah penyelesaian pembebasan lahan tahun 1982-1986, relokasi warga OTD serta penyelesaian rumah tumbuh.
“Ketika disampaikan masalah teknis, mereka hanya menjawab, masalah itu sudah sering dibahas dan dan dirapatkan di tingkat provinsi dengan Samsat. Hingga saat ini masih dalam proses, sehingga tinggal tunggu saja nanti hasilnya. Cuma begitu jawabannya. Terus terang, saya kecewa dan tidak puas,” ujar Ermi.
0 comments:
Alhamdulillah wa'syukurilah Bersyukur padamu ya Allah Kau jadikan kami saudara, Indah dalam kebersamaan