Home » » Money Politic dan Black Campaign di Pilpres 2014 Diprediksi Bakal Tinggi

Money Politic dan Black Campaign di Pilpres 2014 Diprediksi Bakal Tinggi

Written By Dedi E Kusmayadi Soerialaga on Senin, 23 Juni 2014 | 6/23/2014

Jakarta, Sudah tidak bisa dipungkiri masyarakat dituntut pragmatis dalam pemilu sekarang semenjak Orde Baru lenggser (Rindu era Soeharto). Pemilihan Presiden (Pilpres) 9 Juli 2014 diprediksi akan marak pelanggaran dan black campaign.

"Pada pilpres ini persaingannya akan sengit karena kandidat yang berkontestasi hanya ada dua pasangan. Dan mereka adalah new comer, bukan incumbent," ujar Deputi Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Ferry Junaedi saat menjadi pembicara dalam diskusi di Bakoel Koffie Cikini, Jakarta, (26/5/2014).

Tak hanya itu, sambungnya, faktor elektabilitas kedua pasangan pun tidak jauh berbeda, sehingga akan menimbulkan gesekan yang sangat kuat dan mengakibatkan terjadinya banyak pelanggaran pemilu.

"Tentu black campaign akan sangat tinggi. Begitu pula money politic yang juga akan sangat masif serta dana kampanye yang juga perlu pengawasan," jelasnya.

Ferri memaparkan, jika pelanggaran pemilu yang banyak digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) berasal dari daerah Papua (80 kasus), Jawa Barat (67 kasus), Aceh (64 kasus) serta Jawa Timur (52 kasus).


Adapun, permasalahan yang banyak digugat oleh pemohon kepada majelis hakim MK, antara lain terkait penggembosan dan penggelembungan suara (423 kasus), kesalahan penghitungan (206 kasus), dan manajemen penyelenggara (47 kasus).

Dia menambahkan, ditemukan pula pelaku pelanggaran terbanyak oleh KPU kabupaten/kota sebanyak 193 kasus.

Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nasrullah menambahkan, kompetisi pilpres akan semakin ketat. "Kedua pasangan adalah orang baru. Tentu akan membuat kompetisi semakin ketat, karena itu berbagai macam cara akan dilakukan," ujar Nasrullah.

Terkait titik rawan pelanggaran pemilu, Nasrullah berharap para pasangan calon presiden dan wakil presiden juga harus terlibat dalam pengawasan. "Seperti di Papua, di mana di sana ada sistem noken. Kedua kandidat juga turut terlibat untuk mengawasi, karena ini hal yang sensitif," terangnya.

Ia juga menyebutkan Aceh, Sumatra Selatan, Nias Selatan, Madura, Jawa Timur, Maluku Utara harus menjadi perhatian bersama dalam pilpres mendatang. (Hnr)

Perang hawa nafsu itu lebih besar dr perang brsenjata. Pilpres = perang hawa nafsu trbesar dlm kehidupan msyarakat modern. Apakah anda ternasuk masyarakat modern atau yang berpikir secara jernih dan berwawasan???

0 comments:

Alhamdulillah wa'syukurilah Bersyukur padamu ya Allah Kau jadikan kami saudara, Indah dalam kebersamaan

UP DATE VIDEO PKS

TOTAL LAYANGAN BULAN INI

TRENDING

 
Copyright © PKS DPC Sumedang Utara - All Rights Reserved
    Facebook Twitter YouTube