HOME
JAKARTA — Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Keadilan Sejahtera
Mahfudz Siddiq mengatakan, konsistensi PDI Perjuangan bakal diuji di
awal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla nantinya terkait bahan bakar
minyak (BBM) bersubsidi. Pasalnya, PDI-P selalu menolak kenaikan harga
BBM bersubsidi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kalau PDI-P dari awal sangat menolak, tidak setuju kenaikan BBM, bagaimana dengan situasi sekarang saat pemerintahan Jokowi yang ditopang PDI-P? Akan kita lihat nanti," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Ketua Komisi I DPR RI ini mengatakan, jika PDI-P konsisten dengan sikapnya saat menjadi oposisi, mestinya PDI-P tetap bertahan dengan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Kalau mau konsisten harusnya dipertahankan," katanya.
Presiden SBY dan Jokowi akan melakukan pertemuan di Bali pada hari ini untuk membahas masalah transisi pemerintahan. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengaku akan membahas masalah BBM bersubsidi. Jokowi ingin agar anggaran subsidi BBM dikurangi. Konsekuensinya, harga BBM bersubsidi naik.
Sejumlah kalangan meminta agar Presiden segera mengatasi krisis BBM dengan menaikkan harga BBM.
PT Pertamina mengumumkan, setelah mendapat arahan dari pemerintah, mereka menormalkan pasokan BBM ke masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di sejumlah daerah.
Akan tetapi, langkah ini tidak menghilangkan ancaman krisis BBM karena alokasi kuota BBM bersubsidi yang mencapai 46 juta kiloliter akan segera habis apabila tidak ada langkah strategis.
PDI-P sempat menentang ketika pemerintah hendak menaikkan harga BBM bersubsidi. (baca: Ini Alasan PDI-P Menolak Opsi Pemerintah soal Kenaikan Harga BBM dan PDI-P Lobi Partai Lain Tolak Harga BBM Naik)
Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan BBM bersubsidi sebesar Rp 6.500 untuk jenis premium dan Rp 5.500 untuk solar per liter pada 22 Juni 2013. (baca: Sah, Harga Premium Jadi Rp 6.500 dan Solar Rp 5.500 Per Liter)
"Kalau PDI-P dari awal sangat menolak, tidak setuju kenaikan BBM, bagaimana dengan situasi sekarang saat pemerintahan Jokowi yang ditopang PDI-P? Akan kita lihat nanti," kata Mahfudz di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (27/8/2014).
Ketua Komisi I DPR RI ini mengatakan, jika PDI-P konsisten dengan sikapnya saat menjadi oposisi, mestinya PDI-P tetap bertahan dengan tidak menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Kalau mau konsisten harusnya dipertahankan," katanya.
Presiden SBY dan Jokowi akan melakukan pertemuan di Bali pada hari ini untuk membahas masalah transisi pemerintahan. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengaku akan membahas masalah BBM bersubsidi. Jokowi ingin agar anggaran subsidi BBM dikurangi. Konsekuensinya, harga BBM bersubsidi naik.
Sejumlah kalangan meminta agar Presiden segera mengatasi krisis BBM dengan menaikkan harga BBM.
PT Pertamina mengumumkan, setelah mendapat arahan dari pemerintah, mereka menormalkan pasokan BBM ke masyarakat. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di sejumlah daerah.
Akan tetapi, langkah ini tidak menghilangkan ancaman krisis BBM karena alokasi kuota BBM bersubsidi yang mencapai 46 juta kiloliter akan segera habis apabila tidak ada langkah strategis.
PDI-P sempat menentang ketika pemerintah hendak menaikkan harga BBM bersubsidi. (baca: Ini Alasan PDI-P Menolak Opsi Pemerintah soal Kenaikan Harga BBM dan PDI-P Lobi Partai Lain Tolak Harga BBM Naik)
Pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikkan BBM bersubsidi sebesar Rp 6.500 untuk jenis premium dan Rp 5.500 untuk solar per liter pada 22 Juni 2013. (baca: Sah, Harga Premium Jadi Rp 6.500 dan Solar Rp 5.500 Per Liter)
0 comments:
Alhamdulillah wa'syukurilah Bersyukur padamu ya Allah Kau jadikan kami saudara, Indah dalam kebersamaan