Home » , , » Nurhasan Zaidi (Ketua PUI) Menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla

Nurhasan Zaidi (Ketua PUI) Menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla

Written By Dedi E Kusmayadi Soerialaga on Selasa, 25 November 2014 | 11/25/2014

Ketua PUI Nurhasan Zaidi & Nazar Haris berkunjung ke kantor Wapres Jusuf Kalla
Selasa (25/11/2014)
Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla bertemu pengurus Persatuan Umat Islam (PUI). Dalam pertemuan, JK menyampaikan agar organisasi Islam bisa berada di garda terdepan untuk mencerdaskan bangsa.

"Dari diskusi dengan Pak JK, alhamdulillah ada pikiran-pikiran segar dari beliau terutama tentang pemberdayaan ormas," kata Ketua Umum PUI Nurhasan Zaidi dan Nazar Haris usai bertemu JK di Kantor Wapres Jalan Medan Merdeka Utara, Jakpus, Selasa (25/11/2014).

Kedatangan Nurhasan Zaidi, Nazar Haris ke kantor Wapres untuk mengundang JK membuka acara Muktamar PUI di Palembang pada Januari 2015 mendatang.


Ia menuturkan, JK pada perbincangan menyatakan harapannya agar ormas menjadi salah satu elemen penting dalam upaya peningkatan kualitas generasi masa depan. Terlebih di era demokrasi seperti sekarang.

"Konteks demokrasi ini diharapkan civil society melalui organisasi masyarakat itu lebih mencerdaskan anak anak bangsa ini supaya lebih berkualitas lagi demokrasi ke depan," ujarnya.


Seperti diketahui pasca reformasi, organisasi masyarakat dan agama tumbuh bak jamur di musim hujan. Mereka menyebut diri sebagai wakil dari kalangan masyarakat tertentu atau agama/kepercayaan tertentu.

Belakangan keberadaan ormas agama disoroti pasca perseteruan Gubernur DKI Basuki T Purnama dan Front Pembela Islam (FPI). FPI terus mendemo Ahok yang saat itu masih menjabat Plt Gubernur agar tak dilantik menjadi gubernur. Demo itu pun pernah berujung ricuh dan memunculkan wacana pembubaran FPI.

Tapi Nurhasan menyebut tak ada pembicaraan tentang FPI dalam pertemuannya dengan JK. Yang ada, JK justru menyoroti emansipasi wanita yang dinilainya menghalangi tugas utama seorang ibu.

"Dengan teknologi yang sangat canggih sekarang ini beliau ada pikiran menarik, hak-hak atau kewajiban wanita yang aktif sebagai pegawai negeri atau swasta itu porsinya dikurangi karena intinya wanita itu punya kewajiban untuk menyiapkan anak bangsa ke depan," pungkasnya.

0 comments:

Alhamdulillah wa'syukurilah Bersyukur padamu ya Allah Kau jadikan kami saudara, Indah dalam kebersamaan

UP DATE VIDEO PKS

TOTAL LAYANGAN BULAN INI

TRENDING

 
Copyright © PKS DPC Sumedang Utara - All Rights Reserved
    Facebook Twitter YouTube