Apresiasi Publik Awasi Reses Anggota Dewan Pusat maupun Daerah

Jakarta, Beberapa hari terakhir ramai diberitakan sejumlah pihak menyangsikan anggota dewan benar-benar turun ke daerah pemilihannya di masa reses. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR RI mengapresiasi kepedulian publik tersebut sebagai bentuk pengawasan yang konstruktif.

"Sorotan ini menjadi awal yang baik bagi DPR periode 2014-2019 dan kami berharap demikian seterusnya agar relasi akuntabilitas anggota dewan dengan konstituennya terjaga dengan baik selama lima tahun yang akan datang," kata Ketua FPKS DPR RI, Jazuli Juwaini di Jakarta, Ahad (4/1/2014).

Jazuli menegaskan bahwa menjadi hak rakyat untuk mengakses dan menyampaikan keluh kesah kepada wakilnya, sebaliknya merupakan kewajiban anggota dewan untuk menindaklanjuti keluhan dan aspirasi rakyat tersebut. Sehingga seluruh anggota dewan harus berkhidmat untuk itu, terlebih di masa reses.

"Kami Pimpinan Fraksi PKS percaya penuh pada seluruh anggota dewan dari PKS, baik pusat maupun daerah, tidak ada yang menyalahgunakan reses," tegas Jazuli.

Kiprah Anggota Dewan dan Kader PKS 

Pertama, telah  terbukti ada reses atau tidak ada reses anggota dewan dari PKS selalu turun ke masyarakat. Bahkan, yang tidak jadi anggota dewan pun selalu melayani masyarakat dengan berbagai kegiatan bakti sosial (baksos) serta menjadi relawan di lokasi-lokasi bencana. Tentu yang menjadi anggota legislatif (aleg) lebih besar lagi keterpanggilan dan tanggung jawabnya.

Kedua, aktivitas turun ke masyarakat bagi kader PKS bukan merupakan sebuah beban, tetapi sudah menjadi panggilan jiwa dan kebutuhan untuk selalu menyatu dengan masyarakat. Hal ini dibuktikan di luar reses pun, setiap pekan, anggota dewan dari PKS pulang ke daerah pemilihannya (dapil) untuk melakukan berbagai kegiatan dengan masyarakat. Bagi PKS, melayani publik, bertemu publik untuk menyerap aspirasi publik tidak hanya dilakukan di waktu reses saja.

Ketiga, struktur PKS dari tingkat Dewan Pengurus Wilayah (DPW), Dewan Pengurus Daerah (DPD) hingga tingkat Dewan Pengurus Cabang (DPC) dan Ranting (DPRa) Kelurahan/Desa menjadi alat kontrol yang efektif untuk menguji kedekatan anggota dewan dari PKS dengan konstituennya.

Keempat, telah ada format standar untuk menguatkan secara teknis bahwa seorang anggota dewan telah turun ke masyarakat. Diantaranya tanda tangan panitia acara, kuitansi, dan dokumentasi berupa foto, dan lain-lain. Anggota Dewan PKS juga aktif mempublikasikan kegiatan dapilnya melalui media sosial maupun media cetak dan elektronik.

Kelima, yang terakhir, Jazuli mempersilahkan publik untuk mengecek langsung di lapangan siapa yang tuntas membantu masyarakat di lokasi-lokasi bencana, seperti di lokasi longsor Banjarnegara. Kader-kader PKS hadir hingga penanggulangan bencana tuntas disana. Bahkan, PKS menjadi satu-satunya parpol yang kadernya terjun langsung bersinergi dengan pemerintah dan para relawan.

Foto: Jazuli Juwaini (Sumber http://statis.dakwatuna.com)

Sumber: Humas Fraksi PKS DPR RI