Fraksi PKS DPR RI H. Nurhasan Zaidi Menggelar Reses di Gedung Pusdai Sumedang

Nurhasan Zaidi: Implestasi K - 13 Bertahap sambil meningkatkan Kualitas Guru

Sumedang Kota, Banyak aspirasi yang masuk pada acara reses Anggota Komisi X DPR RI dari fraksi PKS Dapil Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka dan Subang). H. Nurhasan Zaidi, Jumat (19/12) akhir pekan kemarin di Gedung Pusdai Sumedang. Diantaranya terkait dihentikannya Kurikulum 2013 dan kembali ke kurikulum lama (KTSP).

Ina, salah seorang peserta reses menyampaikan kekecewaannya dengan permasalahan kurikulum saat ini yang sangat kurang dalam memperhatikan aspek moral siswa. "Kurikulum sekarang banyak sisi kognitifnya saja, sementara aspek moral ahlak kurang diperhatikan. Kami berharap ada kurikulum formal yang lebih memperhatikan mutu didik anak bukan sekedar kognitif saja," terangnya.

Menanggapi hal itu H Nurhasan Zaidi mengatakan masyarakat perlu memahami dulu terkait permasalahan kurikulum saat ini. Menurutnya, Kurikulum 2013 (K - 13) sebenarnya bukan diganti,  tetapi hanya dihentikan sementara.

"Kurikulum 2013 ini sebetulnya sudah bagus, hanya kondisinya saat ini belum siap saja diimplementasikan," jelas Nurhasan Zaidi.

Dijelaskannya lagi, Mendiknas Anies Baswedan sangat wajar menunda K-13. "Saya pikir keputusan Anies Baswedan ini wajar menghentikan sementara K-13. Bagi yang enggak mau menjalankan kurikulum tidak perlu pusing-pusing masukan putranya ke Pesantren karena dari dulu sampai sekarang kurikulumnya itu saja, sampai kitabnya pun berwarna kuning. Tapi jangan salah kualitas pendididikan pesantren hasilnya lihat saja sendiri, lebih baik dibanding sekolah lulusan umum." seloroh Kang Nurhasan disambut tepuk tangan peserta reses.

Menurutnya, pelaksanaan kurikulum itu sebagus apapun tanpa ditunjang kualitas gurunya selamanya tidak pernah berganti-ganti tetapi gurunya berkualitas dan kreatif maka hasil lulusannya berkualitas. Begitu pun dengan kurikulum sekolah, saya sepakat dengan Anies Baswedan perlu mendahulukan menyiapkan Guru yang baik dahulu," terangnya.

Jadi apa yang dilakukan Anies Baswedan saat ini untuk menhentikan dulu k-13 menurut Nurhasan sebuah langkah yang tepat. "Keputusan Anies ini betul juga, jadi harus menyiapkan dulu kualitas Guru, jadi hanya di kota-kota saja yang siap, sementara yang di daerah terlebih diluar Jawa belum siap (kesejangan tenaga pendidik)," tandasnya.

Sementara itu sebagai anggota Komisi X yang membidangi pendidikan, Nurhasan Zaidi mengaku bangga lantaran usahanya di DPR RI untuk mengucurkan anggaran pendidikan tidak sia-sia. "Alhamdulillah anggaran pendidikan bisa naik 20 %. Guru-guru sekarang bisa mendapatkan dana sertifikasi sehingga Guru bisa hidup sejahtera," jelasnya.

Sementara itu terkait usahanya menggelontorkan anggaran pendidikan bagi daerah, tokoh PUI Jawa Barat ini mengaku yang paling itu dana pendidikan sebesar-besarnya turun dulu ke daerah.

"Tahun kemarin pernah bawa anggaran besar untuk kabupaten Sumedang. Prinsip saya yang penting turun dulu besar ke Sumedang. Dan memang saat dicek ke Kementrian Pendidikan dana untuk Sumedang, Alhamdulillah banyak," pamungkas dari Nurhasan Zaidi, LC, anggota Komisi X DPR RI dari fraksi PKS Dapil Jawa Barat IX (Sumedang, Majalengka dan Subang) ini. (radar sumedang & Humas DPD PKS Sumedang)