HOME
Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Sa’duddin meminta Pemerintah untuk serius melaksanakan pembangunan di wilayah perbatasan. Hal ini disampaikannya mengingat berbagai masalah masih banyak muncul di wilayah perbatasan.
“Pemerintah harus pro aktif mendengar dan merasakan keluhan yang dialami masyarakat di perbatasan agar tidak tertinggal, terisolasi dari daerah lain, terutama dari negara lain,” kata Sa’duddin ketika dihubungi pewarta di Gedung DPR RI, Rabu (7/1).
Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam APBN-P 2015, berencana menggulirkan tiga program untuk pembangunan di wilayah perbatasan, yang meliputi sarana jalan, pengembangan kawasan, dan penyediaan perumahan. Khusus untuk peningkatan mutu jalan di perbatasan, Pemerintah akan menggelontorkan dana sekitar Rp 2,5 triliun.
Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR), Djoko Murjanto pada Rabu (7/1), dana pembangunan Rp 2,5 triliun tersebut sudah termasuk untuk perbatasan Kalimantan, Papua, dan NTT.
Menanggapi hal tersebut, Sa’duddin menyambut baik upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di perbatasan. Namun, Sa’duddin juga mengingatkan pentingnya perhatian atas aspek pembangunan yang lain, seperti air bersih, kesehatan, ketersediaan listrik, jaringan komunikasi, dan pendidikan.
“Perlu ada koordinasi antara Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dengan kementerian lainnya, supaya permasalahan di daerah perbatasan dapat terselesaikan segera dan menyeluruh, bukan hanya satu aspek saja,” ujarnya.
Pembangunan insfrastruktur, lanjut Sa’duddin, sangat diperlukan masyarakat. Namun, ia mengingatkan Pemerintah bahwa pemenuhan kebutuhan hidup lainnya juga perlu diprioritaskan.
“Pembangunan infrastruktur itu penting, tetapi jangan hanya itu saja, perlu juga membangun hal lain yang menjadi kebutuhan hidup bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Untuk itu perlu kiranya koordinasi Kemendagri dengan kementerian lain dalam hal memenuhi apa yang dibutuhkan di wilayah-wilayah perbatasan,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa ratusan warga di tiga desa, yaitu Desa Labang, Desa Panas, dan Desa Tao Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, melakukan eksodus ke Malaysia. Mereka berdalih ingin mencari kehidupan yang layak karena selama menetap di Indonesia kesejahteraannya jauh dari harapan. Misalnya, hampir 100 persen kebutuhan pokok warga di wilayah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong itu bergantung dari Malaysia.
“Pemerintah harus pro aktif mendengar dan merasakan keluhan yang dialami masyarakat di perbatasan agar tidak tertinggal, terisolasi dari daerah lain, terutama dari negara lain,” kata Sa’duddin ketika dihubungi pewarta di Gedung DPR RI, Rabu (7/1).
Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dalam APBN-P 2015, berencana menggulirkan tiga program untuk pembangunan di wilayah perbatasan, yang meliputi sarana jalan, pengembangan kawasan, dan penyediaan perumahan. Khusus untuk peningkatan mutu jalan di perbatasan, Pemerintah akan menggelontorkan dana sekitar Rp 2,5 triliun.
Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PU dan Perumahan Rakyat (PUPR), Djoko Murjanto pada Rabu (7/1), dana pembangunan Rp 2,5 triliun tersebut sudah termasuk untuk perbatasan Kalimantan, Papua, dan NTT.
Menanggapi hal tersebut, Sa’duddin menyambut baik upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur di perbatasan. Namun, Sa’duddin juga mengingatkan pentingnya perhatian atas aspek pembangunan yang lain, seperti air bersih, kesehatan, ketersediaan listrik, jaringan komunikasi, dan pendidikan.
“Perlu ada koordinasi antara Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) dengan kementerian lainnya, supaya permasalahan di daerah perbatasan dapat terselesaikan segera dan menyeluruh, bukan hanya satu aspek saja,” ujarnya.
Pembangunan insfrastruktur, lanjut Sa’duddin, sangat diperlukan masyarakat. Namun, ia mengingatkan Pemerintah bahwa pemenuhan kebutuhan hidup lainnya juga perlu diprioritaskan.
“Pembangunan infrastruktur itu penting, tetapi jangan hanya itu saja, perlu juga membangun hal lain yang menjadi kebutuhan hidup bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Untuk itu perlu kiranya koordinasi Kemendagri dengan kementerian lain dalam hal memenuhi apa yang dibutuhkan di wilayah-wilayah perbatasan,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa ratusan warga di tiga desa, yaitu Desa Labang, Desa Panas, dan Desa Tao Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, melakukan eksodus ke Malaysia. Mereka berdalih ingin mencari kehidupan yang layak karena selama menetap di Indonesia kesejahteraannya jauh dari harapan. Misalnya, hampir 100 persen kebutuhan pokok warga di wilayah perbatasan Kecamatan Lumbis Ogong itu bergantung dari Malaysia.
Sumber : pks.or.id
0 comments:
Alhamdulillah wa'syukurilah Bersyukur padamu ya Allah Kau jadikan kami saudara, Indah dalam kebersamaan