Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung tidak memberikan komentar banyak ketika ditanya apakah partai berlogo beringin tersebut akan merapat diri ke kubu Joko Widodo.
Politisi senior Partai Golkar ini menyatakan, Golkar menunggu keputusan Makkamah Konstitusi berkaitan dengan gugatan Pilpres 2014. "Semuanya tunggu putusan dari MK," kata Akbar saat ditanya wartawan tentang sikap Golkar ketika ditemui di acara open house Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2014).
Menurut Akbar, Golkar memiliki mekanisme tersendiri untuk keputusan tersebut. Secara organisasi, kata Akbar, Golkar telah menyatakan berkoalisi permanen. Koalisi yang disebutkan Akbar yakni memperbaiki sistem politik dan sistem demokrasi dengan adanya check and balance terhadap pemerintahan.
Fungsi itu, lanjut Akbar, adalah fungsi kontrol terhadap kekuasaan yang ada karena kekuasaan mempunyai kecenderungan untuk disalahgunakan. Akbar lantas menilai sebuah kekuasaan harus ada yang mengimbangi, dan itu merupakan hakikat demokrasi.
"Saya mempunyai pengalaman banyak dalam eksistensi Golkar, sejak 2004 lalu. Saya sudah mengatakan bahwa Golkar harus siap berada di luar kekuasaan, di luar pemerintahan. Walaupun Golkar pernah berkuasa lebih dari 30 tahun, tapi dalam demokrasi reformasi di mana Golkar mempunyai paradigma baru. Golkar harus siap di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi check and balance," ujar Akbar.
Politisi senior Partai Golkar ini menyatakan, Golkar menunggu keputusan Makkamah Konstitusi berkaitan dengan gugatan Pilpres 2014. "Semuanya tunggu putusan dari MK," kata Akbar saat ditanya wartawan tentang sikap Golkar ketika ditemui di acara open house Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin (28/7/2014).
Menurut Akbar, Golkar memiliki mekanisme tersendiri untuk keputusan tersebut. Secara organisasi, kata Akbar, Golkar telah menyatakan berkoalisi permanen. Koalisi yang disebutkan Akbar yakni memperbaiki sistem politik dan sistem demokrasi dengan adanya check and balance terhadap pemerintahan.
Fungsi itu, lanjut Akbar, adalah fungsi kontrol terhadap kekuasaan yang ada karena kekuasaan mempunyai kecenderungan untuk disalahgunakan. Akbar lantas menilai sebuah kekuasaan harus ada yang mengimbangi, dan itu merupakan hakikat demokrasi.
"Saya mempunyai pengalaman banyak dalam eksistensi Golkar, sejak 2004 lalu. Saya sudah mengatakan bahwa Golkar harus siap berada di luar kekuasaan, di luar pemerintahan. Walaupun Golkar pernah berkuasa lebih dari 30 tahun, tapi dalam demokrasi reformasi di mana Golkar mempunyai paradigma baru. Golkar harus siap di luar pemerintahan untuk menjalankan fungsi check and balance," ujar Akbar.
0 comments:
Alhamdulillah wa'syukurilah Bersyukur padamu ya Allah Kau jadikan kami saudara, Indah dalam kebersamaan