HOME
Jakarta, Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Fahri Hamzah mengakui jika partainya berubah sikap dalam pembahasan RUU Pilkada di Panja DPR RI.
Menurut Fahri, berubahnya sikap PKS yang sebelumnya menginginkan Pilkada langsung seperti keinginan PDIP, Hanura dan pemerintah, menjadi Pilkada oleh DPRD, sudah sejalan dengan partai-partai Koalisi Merah Putih.
“Sudah sejalan (dengan Koalisi Merah Putih, red),” ujar Fahri saat dikonfirmasi, Jumat (5/9).
Fahri menilai tidak perlunya Pilkada langsung didasarkan berbagai pertimbangan. Salah satunya Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa sudah mengatur kewenangan tiga tingkat.
“Karena kewenangan tiga tingkat daerah otonomi sudah diatur. Provinsi, kabupaten/kota dan desa,” singkatnya.
Dengan mayoritas fraksi partai Koalisi Merah Putih menginginkan Pilkada Gubernur, Bupati/Walikota dilakukan oleh DPRD, maka pro kontra terkait opsi-opsi yang sebelumnya ditawarkan Tim Perumus RUU Pilkada bakalan berakhir.
Sebelumnya, opsi yang jadi perdebatan di DPR di antaranya pasangan Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih langsung oleh rakyat. Opsi ini didukung PDIP, Hanura, PKB, PKS dan pemerintah (sebelum PKS berubah sikap).
Opsi kedua, pasangan Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih oleh DPRD didukung oleh Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan Gerindra.
Opsi ketiga, Gubernur dipilih langsung, namun Bupati, wali kota dipilih DPRD hanya mendapat dukungan dari DPD RI.
Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/09/05/255957/Ini-Penjelasan-Fahri-Hamzah-soal-Perubahan-Sikap-PKS-
Menurut Fahri, berubahnya sikap PKS yang sebelumnya menginginkan Pilkada langsung seperti keinginan PDIP, Hanura dan pemerintah, menjadi Pilkada oleh DPRD, sudah sejalan dengan partai-partai Koalisi Merah Putih.
“Sudah sejalan (dengan Koalisi Merah Putih, red),” ujar Fahri saat dikonfirmasi, Jumat (5/9).
Fahri menilai tidak perlunya Pilkada langsung didasarkan berbagai pertimbangan. Salah satunya Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa sudah mengatur kewenangan tiga tingkat.
“Karena kewenangan tiga tingkat daerah otonomi sudah diatur. Provinsi, kabupaten/kota dan desa,” singkatnya.
Dengan mayoritas fraksi partai Koalisi Merah Putih menginginkan Pilkada Gubernur, Bupati/Walikota dilakukan oleh DPRD, maka pro kontra terkait opsi-opsi yang sebelumnya ditawarkan Tim Perumus RUU Pilkada bakalan berakhir.
Sebelumnya, opsi yang jadi perdebatan di DPR di antaranya pasangan Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih langsung oleh rakyat. Opsi ini didukung PDIP, Hanura, PKB, PKS dan pemerintah (sebelum PKS berubah sikap).
Opsi kedua, pasangan Gubernur, Walikota, dan Bupati dipilih oleh DPRD didukung oleh Demokrat, Golkar, PAN, PPP dan Gerindra.
Opsi ketiga, Gubernur dipilih langsung, namun Bupati, wali kota dipilih DPRD hanya mendapat dukungan dari DPD RI.
Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/09/05/255957/Ini-Penjelasan-Fahri-Hamzah-soal-Perubahan-Sikap-PKS-
0 comments:
Alhamdulillah wa'syukurilah Bersyukur padamu ya Allah Kau jadikan kami saudara, Indah dalam kebersamaan