Pilkada Lewat DPRD Negara Hemat Anggaran Puluhan Triliun

Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melalui Facebook halamannya memposting. Pemilihan Kepala Daerah Tak Langsung, Negara Hemat Hingga Rp 10 Triliun

Pemerintah dan DPR tengah membahas RUU Pilkada mengenai pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Usulan ini diajukan karena selama 10 tahun penerapan pilkada langsung terjadi inefisiensi anggaran. Jumlah kepala daerah di Indonesia dengan 34 provinsi serta lebih dari 500 kabupaten ditambah dengan banyaknya rencana pemekaran baru, memerlukan biaya anggaran yang sangat tinggi.

Jika RUU ini disetujui maka negara dapat menghemat anggaran negara hingga Rp 10 triliun yang dapat dialokasikan ke berbagai sektor strategis untuk menunjang perekonomian maupun sektor penting lainnya untuk kepentingan rakyat.

Golkar: Pilkada Lewat DPRD Negara Hemat Rp 41 Triliun

JAKARTA - Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pilkada dari Fraksi Partai Golkar Nurul Arifin mengatakan, pilkada melalui DPRD merupkan upaya efisien untuk menekan anggaran pemilihan kepala daerah.

Menurut Nurul, negara bisa hemat hingga Rp 41 triliun jika pilkada digelar lewat DPRD.

"Negara ini kan sedang prihatin, bahwa pemasukan kas ke negara itu cenderung menurun. Kalau dilihat dari anggaran pilkada, yang bisa dihemat sebesar Rp 41 triliun," kata Nurul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (8/9).

Wakil Sekjen DPP Partai Golkar tersebut menilai angka Rp 41 triliun merupakan angka yang fantastis. Kalkulasi tersebut jika untuk satu provinsi estimasi penyelenggaraan pilkada rata-rata Rp 500 miliar.

Nyatanya, menurut Nurul, beberapa provinsi menyedot anggaran lebih banyak. Misalnya, pilkada di Provinsi Jawa Timur menghabiskan Rp 1.3 triliun. Artinya, bisa saja besar anggaran yang dihemat lebih dari Rp 41 triliun.


PKS dan Golkar Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD


TEMPO.CO, Jakarta -- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mendukung rencana pemilihan kepala daerah lewat mekanisme parlemen. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah, menilai cara itu efektif untuk mengatasi problem koordinasi antarkepala daerah.

Menurut dia, masalah koordinasi bisa terlihat dari perbedaan arah kebijakan antara pemerintah daerah tingkat I dan II. Perbedaan itu tampak makin mencolok jika keduanya berasal dari partai pengusung yang berbeda. ”Kebijakan gubernur dan bupati sering tak sejalan, apalagi jika keduanya berasal dari partai yang berbeda,” ujar dia saat dihubungi, Jumat, 5 September 2014. (Baca: LSM Sebut RUU Pilkada 'Kejar Tayang')

Mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD juga akan menghemat anggaran negara. Menurut Fahri, negara bisa berhemat Rp 10 triliun setiap tahunnya. Meski demikian, menurut dia, hal yang harus diantisipasi adalah praktek money politics di tingkat parlemen. "Jangan sampai terjadi transaksi untuk memenangkan kandidat tertentu,” katanya.

Pemerintah dan DPR tengah membahas RUU Pilkada—yang merupakan usulan pemerintah—untuk menggantikan aturan lama dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 juncto UU Nomor 12 Tahun 2008. RUU ini sudah digodok di DPR sejak tahun 2012 lalu. Pemerintah mengusulkan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD dengan alasan penghematan dan banyak kasus hukum pasca-pilkada.

Selama tiga hari, DPR dan Kementerian Dalam Negeri membahas RUU tersebut di Cikopo, Puncak, Jawa Barat. Pada 9-10 September nanti, pihaknya mengadakan pertemuan lanjutan untuk finalisasi RUU tersebut. (Baca:RUU Pemilukada Tak Sesuai Visi Pemerintahan Jokowi)

Anggota Fraksi Pratai Golkar, Bambang Soesatyo, mengatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung acapkali memicu konflik di antara massa pendukung. ”Kami tentu tak ingin memelihara konflik horizontal karena ini sangat mengganggu keutuhan bangsa,” katanya.

Bambang membantah jika dukungan itu dianggap sebagai strategi Koalisi Merah Putih untuk menguasai pimpinan daerah. Sebab, dukungan serupa juga disuarakan oleh sejumlah partai Koalisi Indonesia Hebat, seperti Partai Kebangkitan Bangsa. »Ini tak ada kaitannya dengan koalisi-koalisian,” kata dia.


Tanggapan sahabat?