Fahri Hamzah: Institusi Hukum Jangan Campuri Ranah Politik

Jakarta,  KPK menetapkan status tersangka untuk Calon Kapolri Komjen Budi Gunawan. Kabar itu datang tiga hari pasca-terbitnya surat pengajuan pencalonan Budi yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.

Sulit bagi sebagian publik untuk tidak berspekulasi bahwa penetapan itu murni penegakan hukum. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bahkan menuding KPK tengah bermain politik. 

Fahri mengatakan semua institusi hukum menurutnya harus taat pada aturan hukum yang ada dan tidak lagi bermain di wilayah yang bukan menjadi kewenangannya.


"Saya harap ini terakhir kali institusi hukum bermain-main di wilayah hukum.Kasus Budi Gunawan ini harus menjadi pelajaran berharga bahwa institusi hukum tidak lagi mencampuri urusan politik,"ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/1/2015).

Wilayah politik menurutnya adalah wilayah yang tidak pernah ada kepastian, sementara wilayah hukum adalah ranah kepastian. Oleh karenanya menurut Fahri, dikenal istilah kepastian hukum dan ketidakpastian politik.

"Karena itulah institusi hukum minimal harus mendekati arah kepastian hukum dan bukan malah membuat hukum menjadi kacau balau. Jangan institusi hukum mendekati wilayah ketidakpastian politik," jelasnya.

Kalau situasi politik sedang tidak pasti, menurutnya maka situasi hukum tambah hari tidak boleh terpengaruh. Ia berpandangan hukum harus berdiri sendiri dan tidak boleh tergantung pada situasi politik yang tidak pasti.

"Kalau hukum ikut-ikutan tidak pasti mengikuti politik,maka semua akan berantakan. Makanya para pemangku kepentingan di institusi hukum,jangan malah ikut-ikutan berpolitik. Mereka punya panduan aturan hukum yang pasti dan tidak boleh mengikuti dunia politik yang tidak punya kepastian," pungkasnya.
KRI

=========================

Sumber Medsos : news.metrotvnews.com