HOME
Sumedang Kota - Pengusulan dua nama Wakil Bupati (Wabup) Sumedang oleh Bupati Ade Irawan ke Gubernur yang diteruskan ke Kemendagri yang tidak melibatkan pertimbangan DPRD Sumedang, memicu polemik tersendiri di kalangan wakil rakyat kota tahu itu.
Pasalnya, dari komunikasi yang di bangun antara Bupati dengan pimpinan DPRD dan anggota Komisi A berencana akan mengusung 1 Wabup dengan alasan efisiensi anggaran. Tapi pada kenyataannya, Bupati Sumedang justru mengusulkan dua nama Wabup ke Gubernur yang diteruskan ke Kemendagri, Popon Patimah dari PPP dan Eka Setiawan dari birokrat (mantan Kepala Bappeda Sumedang).
"Alasan dua Wabup, sebaiknya di diskusikan dulu pertimbangannya bersama DPRD, dari sisi Tupoksinya Sumedang tidak butuh dua Wabup," ujar Ermi Triaji, Ketua Fraksi PKS di ruang kerjanya, Jum'at (16/1/2015).
Ermi menjelaskan, memang kewenangan Bupati untuk mengusulkan 2 Wabup itu dibenarkan secara konstitusi, tapi tidak ada salahnya meminta pertimbangan DPRD terlebih dahulu. Karena kedepannya, penganggaran untuk 2 Wabup ini akan melalui DPRD.
"Saya memahami Bupati melakukan pertimbangan dari sisi politis tapi jangan abaikan juga kepentingan daerah," ujarnya.
Melihat subtansinya persoalan Wabup maupun SOTK bukan hanya persoalan normatif hak prerogratif Bupati semata tapi menyangkut implikasinya terhadap jalannya pemerintahan daerah yang didalamnya ada tanggung jawab DPRD untk mengawal.
Ermi menilai, Bupati Sumedang setengah-setengah berkomunikasi dengan DPRD soal Wabup ini. Akan tetapi, berhubung semuanya sudah di ajukan ke Gubernur dan diteruskan ke Kemendagri, pihaknya akan menunggu keputusan dari Kemendagri.
"Kita tunggu saja keputusan dari Kemendagri, bisa jadi Fraksi PKS di DPRD Sumedang mempertanyakan soal ini (2 Wabup) ke Bupati Sumedang dengan cara formal sesuai mekanisme yang ada di DPRD," pungkasnya
Pasalnya, dari komunikasi yang di bangun antara Bupati dengan pimpinan DPRD dan anggota Komisi A berencana akan mengusung 1 Wabup dengan alasan efisiensi anggaran. Tapi pada kenyataannya, Bupati Sumedang justru mengusulkan dua nama Wabup ke Gubernur yang diteruskan ke Kemendagri, Popon Patimah dari PPP dan Eka Setiawan dari birokrat (mantan Kepala Bappeda Sumedang).
"Alasan dua Wabup, sebaiknya di diskusikan dulu pertimbangannya bersama DPRD, dari sisi Tupoksinya Sumedang tidak butuh dua Wabup," ujar Ermi Triaji, Ketua Fraksi PKS di ruang kerjanya, Jum'at (16/1/2015).
Ermi menjelaskan, memang kewenangan Bupati untuk mengusulkan 2 Wabup itu dibenarkan secara konstitusi, tapi tidak ada salahnya meminta pertimbangan DPRD terlebih dahulu. Karena kedepannya, penganggaran untuk 2 Wabup ini akan melalui DPRD.
"Saya memahami Bupati melakukan pertimbangan dari sisi politis tapi jangan abaikan juga kepentingan daerah," ujarnya.
Melihat subtansinya persoalan Wabup maupun SOTK bukan hanya persoalan normatif hak prerogratif Bupati semata tapi menyangkut implikasinya terhadap jalannya pemerintahan daerah yang didalamnya ada tanggung jawab DPRD untk mengawal.
Ermi menilai, Bupati Sumedang setengah-setengah berkomunikasi dengan DPRD soal Wabup ini. Akan tetapi, berhubung semuanya sudah di ajukan ke Gubernur dan diteruskan ke Kemendagri, pihaknya akan menunggu keputusan dari Kemendagri.
"Kita tunggu saja keputusan dari Kemendagri, bisa jadi Fraksi PKS di DPRD Sumedang mempertanyakan soal ini (2 Wabup) ke Bupati Sumedang dengan cara formal sesuai mekanisme yang ada di DPRD," pungkasnya
======================================
Terbit di Koran Harian Pagi Sumedang Ekspres hari Sabtu, 17 Januari 2015.
Terbit di Koran Harian Pagi Sumedang Ekspres hari Sabtu, 17 Januari 2015.
0 comments:
Alhamdulillah wa'syukurilah Bersyukur padamu ya Allah Kau jadikan kami saudara, Indah dalam kebersamaan